(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi polri serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kode etik yang dibuat secara khusus untuk anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dan adapun faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur, subtansi hukum dan budaya hukum.Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh angota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan diiharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya.