(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng memiliki peran penting dalam penegakan tindak pidana pemilu melalui tugas, wewenang, dan kewajibannya. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kendala regulasi, dan kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, yang dapat mempengaruhi optimalisasi pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu.Faktor-Faktor yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan kewenangannya menangani tindak pidana Pemilu di kabupaten soppeng Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal, Faktor Eksternal.Peningkatan Kapasitas Bawaslu: Diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan hukum pidana pemilu, baik dari segi kualitas pengawasan maupun kemampuan dalam menangani perkara pidana pemilu.Sosialisasi dan Edukasi Publik: Perlu adanya program edukasi dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilih, pentingnya pemilu yang bersih, serta dampak dari pelanggaran pidana pemilu untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.