(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2025)
This study aims to examine and analyze the execution of fiduciary guarantees under Law Number 42 of 1999 and the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on debtor legal protection. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that before the decision, creditors could unilaterally execute fiduciary guarantees based on fiduciary certificates, often leading to conflicts. After the decision, execution can only be carried out with an agreed default clause or through court proceedings. This decision enhances legal protection for debtors but faces challenges in implementation, such as lengthy legal processes. The study recommends revising the Fiduciary Guarantee Law to balance the rights of creditors and debtors. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap perlindungan hukum debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan tersebut, kreditur dapat mengeksekusi secara sepihak berdasarkan sertifikat fidusia, yang sering menimbulkan konflik. Setelah putusan tersebit, eksekusi hanya dapat dilakukan atau melalui pengadilan. Putusan ini meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur, namun implementasinya menghadap kendala, seperti proses hukum yang panjan. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menyeimbangkan hak kreditur dan debitur. Kata Kunci: Perlindungan Hukum,Debitur,Eksekusi,Jaminan Fidusia