(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana seharusnya kewenangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari sistem parlemen dua kamaar (bicameral). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan guna menjawab persoalan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan hukum. Sumber sekundernya adalah bahan-bahan hukum seperti literatur, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, naskah akademis, dan pendapat para ahli di bidang hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan dinamika yang stagnan, mulai pada saat pembentukannya yang setengah hati kemudian memperngaruhi kewenangannya yang terbatas, hingga saat ini kewenangan DPD masih menjadi masalah ketatanegaraan di Indonesia mulai dari kewenangan yang terbatas, check and balance, stabilitas politik, keterwakilan, profesionalitas, representasi, dan keseimbangan kekuasaan ini menyebabkan fungsi DPD menjadi kurang efektif dalam merekonstruksi kepentingan daerah, sehingga kewenangan tersebut perlu diperkuat, dievaluasi dan disetarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui amandemen.