(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menngetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik serta tanggung jawab hukum pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti dokumen, jurnal, buku pertaturan perundang-undangan, KBBI, kamus hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mencakup hak-hak korban dan peran lembaga seperti LPSK. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman aparat serta minimnya kesadaran korban untuk melapor. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan keseriusan dalam penerapan undang-undang tersebut, khususnya dalam menangani kekerasan seksual berbasis elektronik. meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur tentang perlindungan data medis, dalam pelaksanaannya masih harus menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum, serta belum adanya mekanisme sanksi yang tegas dan efektif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprensif bagi korba Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, lemahnya pengawasan, serta minimnya sanksi yang tegas. Diperlukan penguat sinergi aparat dan mekanisme sanksi yang lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban melalui akselerasi kolabirasi antarlembaga penegak hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perumusan mekanisme sanksi yang lebih tegas dan efektif guna menjamin kepastian hukum dalam penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik