(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta menggambarkan peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus dan atau sengketa dalam pemilihan umum terkhusus tindak pidana politik uang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, aparat, sarana-prasarana, hingga budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan serta bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan umum yang tergabung dalam sebuah Lembaga yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan juga kajian dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur tentang larangan politik uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu, sulitnya pembuktian karena praktik politik uang dilakukan secara tertutup dan terselubung serta faktor budaya yang masih menganggap politik uang adalah hal yang lumrah akibat rendahnya kesadaran hukum turut menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang. Rekomendasi penelitian ini perlunya peningkatan kapasitas apparat penegakan hukum melalui pelatihan khusus, sinergi antar lembaga, serta edukasi publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pemahaman akan praktik politik uang yang masih mengakar kuad di lingkungan sosial.