(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengecualian asas pacta sunt servanda dalam perjanjian yang mengandung unsur paksaan serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas tersebut dalam perspektif hukum perdata serta menelaah konsekuensi yuridis yang timbul apabila unsur paksaan terbukti dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah penerapan norma hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda dapat dikesampingkan apabila perjanjian terbukti mengandung unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat karena paksaan termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kesepakatan. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui pengajuan pembatalan perjanjian, tuntutan ganti kerugian, serta pemulihan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan keseimbangan para pihak. Rekomendasi peneliti agar para pihak dalam membuat perjanjian lebih mengedepankan prinsip kehendak bebas dan itikad baik guna mencegah terjadinya cacat kehendak. Selain itu, diperlukan ketelitian aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai adanya unsur paksaan agar perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat diberikan secara optimal serta tercapai keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual.