(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Abstrak: Penelitian ini menganalisis kebijakan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menitikberatkan pada analisis nilai filosofis monodualistik dan prinsip lex certa. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis komprehensif mengenai mekanisme delik aduan absolut sebagai instrumen filtrasi privasi dan perlindungan terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) di era transisi hukum menuju tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi ini merupakan upaya dekolonisasi hukum untuk menyelaraskan norma positif dengan living law masyarakat Indonesia, meskipun rumusan elemen deliknya masih menyisakan potensi multitafsir dalam pembuktian material. Kesimpulannya, pengaturan ini memberikan kepastian hukum yang menghormati nilai nasional namun memerlukan penguatan mekanisme keadilan restoratif guna menjaga martabat manusia tanpa melanggar hak asasi secara eksesif. Kata Kunci: Kriminalisasi; Kohabitasi; Hukum Pidana; Hak Privasi. Abstract : This study analyzes the policy of criminalizing cohabitation as regulated under Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National KUHP). The research employs a normative juridical method with a conceptual approach focusing on the analysis of monodualistic philosophical values and the principle of lex certa. The novelty of this study lies in its comprehensive synthesis of the mechanism of absolute complaint offenses (delik aduan absolut) as an instrument for privacy filtration and protection against vigilante actions (eigenrechting) during the legal transition period toward 2026. The findings indicate that this criminalization constitutes an effort of legal decolonization aimed at harmonizing positive legal norms with the living law of Indonesian society, although the formulation of the offense elements still leaves room for multiple interpretations in material proof. In conclusion, this regulation provides legal certainty that respects national values; however, it requires the strengthening of restorative justice mechanisms in order to uphold human dignity without excessively violating human rights.