(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta implementasi prinsip pelayanan publik dalam program sambungan air bersih gratis di Kota Makassar. Program ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih.Namun dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sambungan air bersih gratis belum memiliki dasar hukum yang spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, penerapan prinsip pelayanan publik seperti transparansi dan akuntabilitas, belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya pengawasan, serta belum meratanya distribusi layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tersebut masih memerlukan perbaikan dari aspek regulasi maupun implementasi agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Abstract: This study aims to analyze the legal basis and the implementation of public service principles in the free clean water connection program in Makassar City. This program is essentially a government effort to fulfill basic community needs, particularly access to clean water. However, in practice, the program still faces various issues that indicate a discrepancy between regulatory frameworks and actual conditions in the field. This research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. Data were obtained through literature review and interviews with relevant stakeholders. The analysis was conducted qualitatively to examine the gap between legal norms and the implementation of the program. The results show that the free clean water connection program does not yet have a specific legal basis in the form of regional regulations or mayoral regulations, resulting in legal uncertainty in its implementation. In addition, the application of public service principles such as transparency and accountability has not been optimal, as indicated by limited access to information, weak oversight, and the unequal distribution of services to the community. These conditions indicate that the program still requires improvements in both regulatory and implementation aspects in order to operate effectively and in accordance with public service principles.