(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri berdasarkan hukum diplomatik dan hukum konsuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan konseptual dan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara. Hasil penelitian ini meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi warga negara pelaku tindak pidana di luar negeri, dalam pelakasanaanya masih harus menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya notifikasi dari pemerintah negara penerima. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dengan menekankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar perwakilan diplomatik dan menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi.