Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Dibawah Umur Di Era Digital di Kawasan Kota Makassar (LEGAL DIALOGICA, 2025)
This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement and describe the role of law enforcement officials and related institutions in handling cases of child sexual violence committed through digital media. In addition, this study also aims to identify various factors affecting the effectiveness of law enforcement, both in terms of regulation, apparatus, infrastructure, legal culture of the community, and the use of technology. The research method used is empirical legal method, with data collection techniques through direct interviews with police officers and relevant legal document review. The data obtained were then analyzed descriptively qualitatively to obtain a comprehensive overview of the implementation of law enforcement in the field. The results show that despite the existence of laws and regulations such as Law Number 12 of 2022 concerning TPKS and Law Number 19 of 2016 concerning ITE, their implementation still faces serious challenges. The low reporting from victims, limited resources of law enforcement officials, and cultural factors that still blame the victims also hinder efforts to protect children and provide legal justice. The recommendations of this research include the need to improve the capacity of law enforcement officials through special training, synergy between institutions, and massive public education to raise public awareness of the importance of reporting and protecting children. Optimizing technology is also key to detecting and preventing digital-based sexual crimes early on.Abstrak:Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum serta menggambarkan peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan melalui media digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, aparat, sarana-prasarana, budaya hukum masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada aparat kepolisian dan kajian dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya pelaporan dari korban, keterbatasan sumber daya aparat, serta faktor budaya yang masih menyalahkan korban turut menjadi penghambat dalam upaya perlindungan anak dan pemberian keadilan hukum. Rekomendasi penelitian ini perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, sinergi antar lembaga, serta edukasi publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan perlindungan terhadap anak. Optimalisasi teknologi juga menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan seksual berbasis digital sejak dini.