Analisis Hukum Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Jeneponto (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala penerapan asas tersebut. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan hukum, yang memadukan pengamatan terhadap praktik hukum dengan kajian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembuktian terbalik diakui secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penerapannya masih terbatas dan menghadapi kendala, seperti minimnya transparansi serta kurangnya pemahaman teknis di lapangan. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi asas pembuktian terbalik membutuhkan perbaikan dari segi substansi hukum, sumber daya manusia, dan sinergi antarlembaga penegak hukum.