Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap sistem pemilu legislatif tahun 2024 dan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep kedaulatan rakyat pada putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap sistem pemilu legislatif tahun 2024. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya, dan juga bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diambil dari beberapa pandangan ahli yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Pada pokoknya menolak permohonan Para Pemohon, disamping adanya dissenting opinion oleh Hakim Arief Hidayat yang mengagas sistem pemilu dengan proporsional terbuka terbatas dan Penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dapat dilihat dari beberapa penerapan asas dalam putusan tersebut, yaitu asas keadilan, asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan, asas prinsip musyawarah.