Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (LEGAL DIALOGICA, 2025)
This research aims to determine and analyze the judge's legal considerations against the party committing an unlawful act in decision No. 60 / Pdt.G / 2023 / PN Sgm and how the legal responsibility for the party committing an unlawful act in a land rights dispute. This study uses a normative research method. The results of this study indicate that the judge's considerations were appropriate and appropriate based on the evidence and facts in the trial with the defendant's actions in the decision which were unlawful acts as the defendant took over the plaintiff's land without proof of legal ownership and there was an error by the National Land Agency of Gowa Regency because it issued a double certificate due to the inaccuracy of the land registration system. The legal responsibility for the defendant is to make compensation in the form of vacating, leaving and handing over the land to the plaintiff without any conditions and the defendant's actions fall into the principle of responsibility based on the element of error. The recommendation of this research is that the National Land Agency of Gowa Regency is expected to pay more attention to the land registration process by ensuring that the history or evidence of land completeness is complete before issuing land or building certificates so that there are no errors due to duplicate certificates.Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum pada putusan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam sengketa hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah tepat dan sesuai berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan dengan tindakan tergugat dalam putusan tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tergugat mengambil alih tanah milik penggugat tanpa bukti kepemilikan yang sah dan adanya kekeliruan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa karena mengeluarkan sertifikat ganda akibat dari ketidakcermatan sistem pendaftaran tanah. Adapun pertanggungjawaban hukum bagi tergugat yaitu melakukan ganti rugi berupa mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat tanpa syarat apapun lagi dan perbuatan tergugat masuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa untuk lebih memperhatikan proses pendaftaran tanah dengan memastikan bahwa riwayat atau bukti kelengkapan tanah lengkap sebelum menerbitkan sertifikat  tanah maupun bangunan sehingga tidak terjadi kekeliruan atas adanya sertifikat ganda.