Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (LEGAL DIALOGICA, 2025)
This study aims to identify and analyze the legal protection provided in Makassar City for children who are victims of sexual violence, as well as to examine the factors and obstacles faced in providing legal protection to children who are victims of sexual violence in Makassar City. This study uses an empirical research method. The results of this study indicate that legal protection for victims of sexual violence provided by the Women and Children Unit of the Makassar City Police (Polrestabes) is carried out in accordance with Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The factors that hinder legal protection for children as victims of sexual violence in Makassar City include the difficulty in obtaining evidence of the occurrence of sexual violence, the lack of public and law enforcement understanding in handling and protecting the rights of victims of sexual violence, the limited human resources or the number of staff in the Women and Children Unit of the Makassar City Police, the scarcity of female police officers (POLWAN) in the Women and Children Unit of the Makassar City Police, and the insufficient operational funding from the government. The recommendations of this study are that the government and the police should develop socialization programs about sexual violence for the public, the police should increase the number of personnel in the Women and Children Unit, especially female police officers (POLWAN), and the government should allocate additional funds to handle cases of sexual violence victims. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan di Kota Makassar terhadap anak korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan adapun faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar adalah sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar yang dimiliki, Minimnya POLWAN anggota bagian Perempuan dan Anak di Polrestabes Kota Makassar, serta kurangnya dana operasional dari pemerintah.Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada Pemerintah dan POLRI agar dapat bisa membuat program sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat, diharapkan kepada POLRI agar menambah jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak khususnya POLWAN, diharapkan kepada Pemerintah untuk menambah anggaran dana untuk menangani kasus korban kekerasan seksual.