Dilema Persetujuan Istri: Formalitas Atau Perlindungan Hukum Dalam Izin Poligami (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami di Pengadilan Agama Makassar dan faktor-faktor yang mendasari permohonannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa meskipun mekanisme verifikasi ideal telah dirancang oleh para hakim, praktiknya menunjukkan kesenjangan sistemik di mana izin poligami dikabulkan tanpa kehadiran fisik istri di persidangan, sehingga cacat kehendak (wilsgebreken) tidak terdeteksi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) verifikasi persetujuan istri dilakukan secara materil sesuai UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI, namun istri tidak hadir fisik di persidangan sehingga PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terlaksana maksimal dan perlindungan hukum preventif tidak optimal: (2) faktor pemberian izin meliputi terpenuhinya syarat alternatif kondisi istri dan kondisi objektif sesuai KHI, dengan mengedepankan asas kemaslahatan keluarga. Rekomendasi ditujukan kepada Pengadilan Agama agar memperkuat verifikasi melalui komunikasi daring jika istri tidak hadir fisik, disertai konseling keluarga dan mekanisme pengawasan pasca putusan; serta kepada para suami agar mengedepankan kejujuran dengan komitmen nyata pada nafkah dan perlindungan hak perdata anak.