Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penetapan Kepailitan Oleh Pengadilan Niaga (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia, serta menilai perlindungan hukum terhadap debitor berdasarkan asas tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kelangsungan usaha telah diakomodasi dalam Undang-Undang Kepailitan, namun dalam praktik peradilan penerapannya belum optimal. Penetapan kepailitan cenderung berorientasi pada pemenuhan syarat formal tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan dan prospek usaha debitor secara mendalam. Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitor dalam proses kepailitan berdasarkan asas kelangsungan usaha belum berjalan secara seimbang, di mana kepentingan kreditor masih lebih dominan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme PKPU yang lebih efektif agar asas kelangsungan usaha benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak dalam perkara kepailitan dan PKPU.