Analisis Yuridis Tentang Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Dihadapan Notaris di Kabupaten Gowa (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui mengetahui implementasi perjanjian perkawinan di indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 tentang perjanjian perkawinan  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kantor Notaris & PPAT Nining Muchlis, SH., M.Kn Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Merujuk ke perjanjian kawin tidak lagi harus dibuat hanya sebelum atau saat pernikahan, melainkan bisa juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan pasangan suami istri yang sudah menikah bisa datang ke notaris untuk membuat akta otentik perjanjian kawin tanpa harus ke pengadilan dulu, setelah dibuat akta di notaris, perjanjian kawin tersebut bisa dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan (KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) agar mendapat pengakuan formal. (2) Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum akta perjanjian perkawinan sangat penting karena notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dimana formalitas akta otentik yakni kekuatan pembuktian sempurna, terdapat verifikasi legalitas dan identitas, registrasi resmi di KUA atau Dukcapil dan Penyimpanan minuta serta perlindungan piha ketiga