Perlindungan Kesehatan atau Hambatan Perdagangan? Analisis Batas Kewenangan dalam Pembatasan Berbasis Risiko
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan negara dalam menerapkan pembatasan perdagangan berbasis risiko terhadap komoditas pangan yang diduga terkontaminasi zat berbahaya, serta menilai ketegangan antara perlindungan kesehatan publik dan kepastian perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan analisis normatif terhadap prinsip kehati-hatian dan praktik pengendalian risiko dalam perdagangan lintas negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian penerapan prinsip kehati-hatian dalam kasus kontaminasi zat radioaktif pada komoditas perikanan, yang selama ini lebih banyak dikaji dalam perspektif hukum lingkungan dan keselamatan nuklir, tetapi belum dianalisis secara mendalam dalam kerangka pembatasan perdagangan berbasis risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada penilaian risiko yang rasional, proporsional, dan transparan. Namun, penetapan tingkat perlindungan yang melebihi standar internasional tanpa diferensiasi risiko dan evaluasi lanjutan yang memadai berpotensi memperluas interpretasi prinsip kehati-hatian dan menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak proporsional. Di sisi lain, negara pengekspor memiliki kewajiban untuk memastikan efektivitas sistem pengawasan domestik guna mencegah potensi kontaminasi sejak tahap pra-ekspor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian harus dibatasi oleh standar proporsionalitas dan akuntabilitas ilmiah agar keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan kepastian perdagangan tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pengujian, transparansi data risiko, dan harmonisasi mekanisme pengawasan guna mencegah ketidakpastian hukum dalam praktik perdagangan internasional.
Suara Yang Hampir Bungkam: Potret Perlindungan Saksi dan Korban Narkotik Di Tengah Ancaman Kejahatan
Penelitian ini mengkaji persoalan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara tindak pidana narkotika dari sudut pandang tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Fokus penelitian terpusat pada dua isu utama, yakni bentuk pengaturan jaminan hukum bagi saksi dan korban dalam undang-undang tersebut, serta peran negara dalam menyediakan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada kajian mendalam terkait dengan pembahasan perlindungan saksi dan korban secara khusus dan menganalisisnya dari perspektif tanggung jawab negara ( state responbility ) berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2014 dengan fokus pada konteks tindak pidana narkotika yang memiliki karakteristik ancaman dan intimidasi tersendiri, sehingga kebutuhan perlindungan hukumnya tentu berbeda dari tindak pidana lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menyediakan jaminan hukum yang komprehensif bagi saksi dan korban, meliputi jaminan keamanan fisik dan mental, jaminan procedural, hak-hak dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ketentuan khusus untuk kasus narkotika berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini merekomendasikanagar pemerintah melakukan evaluasi periodic, meningkatkan alokasi dana bagi LPSK, serta membuat koordinasi antar lembaga. Kepada LPSK disarankan untuk menyederhanakan prosedur pengajuan, memperluas sosialisasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Penegak hukum diimbau untuk mempertajam kapasitas dan komitmen dalam pemberian jaminan. Masyarakat didorong untuk membangun kesadaran hukum dan partisipasi aktif, sementara kalangan akademis diharapkan melanjutkan peneliotian guna mengembangkan konsep jaminan yang lebih aktif dan aplikatif.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Penyalur Makanan Bergizi Gratis Yang Menyebabkan Keracunan Pada Anak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan makanan bergizi gratis yang memenuhi standar keamanan pangan, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak penyalur makanan bergizi gratis yang menimbulkan kerugian berupa keracunan pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak dalam Program MBG telah diatur dalam berbagai regulasi,. Namun, implementasinya belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan terhadap standar sanitasi dan keamanan pangan, serta belum optimalnya sertifikasi kelayakan dapur penyedia. penyalur MBG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan keracunan pada anak, sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan di bidang pangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban pidana guna menjamin perlindungan maksimal terhadap hak anak atas pangan yang aman dan sehat.
Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Cyberporn dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dunia maya (cyberporn) serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum, dengan studi kasus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian data empiris mengenai tren penurunan jumlah kasus, pelaku, proses hukum, dan kasus yang belum terselesaikan, serta identifikasi hambatan penegakan hukum dari berbagai faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pornografi berbasis teknologi informasi telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, namun masih dihadapkan pada kendala faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap cyberporn telah berjalan namun perlu ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan kesadaran hukum dalam penggunaan media digital.
Pendudukan Israel di Palestina: Pelanggaran Hukum Humaniter yang Berkepanjangan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang merupakan isu krusial dalam perlindungan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Dalam praktiknya, pendudukan telah menimbulkan pelanggaran sistematis melalui pemukiman ilegal dan blokade yang merugikan rakyat Palestina secara kemanusiaan dan teritorial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menelaah implementasi hukum internasional di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan pendudukan Israel dengan kasus aneksasi Krimea Rusia yang mengungkap kesenjangan penegakan hukum internasional, berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada analisis normatif semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang komprehensif tentang pendudukan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti veto politik dan ketidakefektifan sanksi multilateral. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi norma hukum internasional terhadap kasus Palestina masih belum optimal akibat faktor geopolitik, sehingga diperlukan reformasi mekanisme penegakan hukum global. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pembongkaran pemukiman ilegal, pencabutan blokade wilayah, reformasi Dewan Keamanan PBB, serta dukungan pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara anggota PBB.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Melalui Online
Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui serta menganalisa upaya pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online serta penanggulangan terjadinya. Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan persoalan-persoalan teoritis yang berkaitan dengan konsep hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan penelitian yang telah dikaji dan diuraikan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan sedangkan penipuan secara online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online dikakukan melalui kebijakan penal (menggunakan hukum pidana) dan non penal (melakukan upaya preventif sebelum terjadinya tindak pidana penipuan online). Rekomendasi yang di berikan penulis yaitu di harapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online dengan cara melakukan pengecekan toko yang lebih berkualitas dan transparan dalam pembayarannya.
Perbuatan Child Grooming Melalui Aplikasi Roblox Dan Discord Dalam Perspektif Hukum Pidana
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan modus operandi serta ketentuan pertanggung jawaban Pidana terhadap perbuatan child grooming melalui aplikasi roblox dan Discord dalam Hukum Pidana indonesia. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan child grooming , memenuhi unsur tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pornografi. Secara khusus, perbuatan ini melanggar Pasal 76E dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi serta Pasal 407 KUHP Baru tentang pornografi dan Pasal 417 KUHP Baru tentang Pencabulan. Sedangkan Modus Operandi pelaku Child Grooming berlangsung secara bertahap, yaitu pemilihan korban, membangun kepercayaan, melakukan isolasi, hingga akhirnya melakukan eksploitasi seksual. Rekomendasi penulis yaitu Pemerintah Indonesia dan pembuat peraturan yaitu DPR RI sekiranya memperbarui aturan hukum dengan menetapkan larangan khusus terhadap tindakan child grooming serta pemerintah memberikan edukasi kepada orang tua mengenai kejahatan Child Grooming dengan kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai upaya pencegahan terjadinya Child Grooming.
Ketika Regulasi Terpecah: Reformulasi Hukum Pidana untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia dalam melindungi anak dari kejahatan seksual di era digital dan merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal. Perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk-bentuk kejahatan seksual berbasis digital seperti grooming, eksploitasi seksual daring, dan penyebaran konten pornografi anak yang bersifat anonim, lintas batas, dan kompleks. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum perlindungan anak yang cukup memadai melalui UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE, dan KUHP Baru, masih terdapat kelemahan berupa disharmoni regulasi, rumusan delik yang belum adaptif terhadap teknologi, keterbatasan pertanggungjawaban platform digital, dan kendala pembuktian elektronik. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi regulasi, perumusan delik digital yang komprehensif, penguatan pertanggungjawaban korporasi, serta pendekatan pemidanaan yang integratif dan berorientasi pada pemulihan korban anak. Abstract: This study aims to analyze the regulation of criminal law in Indonesia in protecting children from sexual crimes in the digital era and to formulate an ideal criminal law formulation policy. The development of information technology has given rise to forms of digital-based sexual crimes such as online grooming, online sexual exploitation, and the distribution of child pornographic content that is anonymous, cross-border, and complex in nature. This study employs normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results show that although Indonesia already has adequate child protection legal instruments through the Child Protection Law, the TPKS Law, the ITE Law, and the New Criminal Code, there are still weaknesses in the form of regulatory disharmony, offense formulations not yet adaptive to technological developments, limitations of digital platform accountability, and electronic evidentiary challenges. A reformulation of criminal law policy is needed through regulatory harmonization, comprehensive digital offense formulation, strengthened corporate accountability, and integrative sentencing approaches oriented toward child victim recovery.
Tawuran Remaja: Kegagalan Hukum Mengendalikan Kekerasan Sosial
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perspektif sosiologi hukum terhadap tawuran yang terjadi di Kota Makassar serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dengan tujuh responden yang terdiri atas aparat kepolisian, pelaku tawuran, dan masyarakat terdampak, dipilih melalui purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam (data primer) dan dokumen kepolisian serta literatur hukum (data sekunder), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perspektif sosiologi hukum terhadap tawuran di Kota Makassar melihat tawuran sebagai masalah sosial yang menunjukkan belum efektifnya hukum dalam mengatur perilaku Masyarakat tawuran dipengaruhi oleh dendam lama antar kelompok, solidaritas yang berlebihan, tekanan teman sebaya, penyalahgunaan narkotika, kondisi sosial ekonomi, rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya kesadaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan Peraturan yang ada harus dievaluasi agar tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan upaya pencegahan dan pembinaan, serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam melakukan pengawasan dan penindakan, khususnya di wilayah rawan konflik, dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Abstract: This study aims to understand and analyze the sociological perspective of legal brawls occurring in Makassar City and to identify and analyze the factors influencing them. This study uses empirical legal methods with a qualitative descriptive approach. The research location is within the jurisdiction of the Makassar City Police Department, with seven respondents, consisting of police officers, brawl participants, and affected community members, selected through purposive sampling. Data were obtained through in-depth interviews (primary data) and police documents and legal literature (secondary data), then analyzed using qualitative descriptive methods. The results indicate that the sociological perspective of legal brawls in Makassar City views brawls as a social problem that demonstrates the ineffectiveness of the law in regulating community behavior. Brawls are influenced by long-standing grudges between groups, excessive solidarity, peer pressure, drug abuse, socioeconomic conditions, low education and human resource quality, and weak legal awareness. Based on these research findings, the author recommends that existing regulations be evaluated so that they are not solely oriented towards imposing sanctions, but also emphasize prevention and development efforts, and be widely disseminated to the public. Law enforcement officials need to increase consistency and firmness in carrying out supervision and enforcement, particularly in conflict-prone areas, by strengthening coordination with local governments and communities.
Paradigma Imunitas Diplomatik dan Akuntabilitas Individu dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Kontemporer
Abstrak: Penelitian ini membedah secara komprehensif dialektika hukum antara doktrin imunitas diplomatik yang berakar pada hukum internasional kebiasaan dengan imperatif akuntabilitas individual atas kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) di bawah jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Di tengah pergeseran paradigma kedaulatan, studi ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana hak istimewa diplomatik dapat dipertahankan ketika berhadapan dengan norma jus cogens. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap dinamika hukum internasional kontemporer hingga awal tahun 2026, penelitian ini memetakan evolusi interpretasi yudisial terhadap batasan-batasan kekebalan jabatan.Kebaruan penelitian ini terletak pada dekonstruksi mendalam terhadap konflik normatif antara Pasal 27 Statuta Roma yang menegaskan peniadaan kapasitas jabatan resmi, dengan Pasal 98 yang mengatur penghormatan terhadap imunitas negara ketiga. Analisis ini secara spesifik menyoroti dilema hukum terkait pemberian imunitas seumur hidup (life-long immunity) bagi pemimpin otoriter dalam kerangka yurisdiksi universal, yang sering kali menjadi celah bagi impunitas sistemik. Temuan penelitian menunjukkan adanya dikotomi yang tajam dalam praktik hukum: sementara imunitas personal (ratione personae) tetap diakui sebagai hambatan prosedural yang kokoh di hadapan pengadilan domestik berdasarkan prinsip kesetaraan berdaulat (par in parem non habet imperium), terdapat penguatan kewajiban vertikal pada level internasional yang secara absolut meniadakan kekebalan tersebut untuk kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang.Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tanpa rekalibrasi mekanisme kerja sama internasional, hak istimewa diplomatik berisiko bertransformasi menjadi tameng impunitas yang mencederai integritas sistem keadilan global. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi terhadap prosedur ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik guna mengharmonisasikan perlindungan diplomatik dengan hak-hak korban atas pemulihan. Transformasi ini krusial untuk memastikan bahwa stabilitas hubungan antarnegara tidak mengorbankan penegakan hukum pidana internasional yang berkeadilan. Abstract: This study comprehensively examines the legal dialectic between the doctrine of diplomatic immunity rooted in customary international law and the imperative of individual accountability for extraordinary crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). Amidst a paradigm shift in sovereignty, this study aims to evaluate the extent to which diplomatic privileges can be maintained when confronted with jus cogens norms. Using a normative juridical method through a conceptual approach and case studies of contemporary international legal dynamics until early 2026, this study maps the evolution of judicial interpretations of the limits of official immunity. The novelty of this research lies in its in-depth deconstruction of the normative conflict between Article 27 of the Rome Statute, which affirms the abolition of official capacity, and Article 98, which regulates respect for third-country immunity. This analysis specifically highlights the legal dilemma regarding the granting of life-long immunity to authoritarian leaders within the framework of universal jurisdiction, which often becomes a loophole for systemic impunity. The research findings reveal a sharp dichotomy in legal practice: while personal immunity (ratione personae) remains recognized as a solid procedural barrier before domestic courts based on the principle of sovereign equality (par in parem non habet imperium), there is reinforcement.
Ketika Terapi Berujung Pidana : Narkotika Dalam Praktik Medis
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan medis serta pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan narkotika untuk tujuan non-medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika untuk kepentingan medis pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang ketat. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian dalam penyalahgunaan narkotika untuk tujuan non-medis.Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya kejelasan dan harmonisasi pengaturan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga medis.
Residivisme Pencurian: Kegagalan Sistem atau Dorongan Sosial Pelaku di Makassar
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi residivis khusus dalam mengulangi tindak pidana pencurian serta menilai upaya kepolisian dalam mencegah pengulangan kejahatan tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis yang menggabungkan analisis norma dengan realitas sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku residivis, serta pihak peradilan, dan didukung oleh data statistik serta kajian terhadap putusan perkara pencurian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif kriminologis dengan praktik penegakan hukum secara langsung untuk memahami residivisme tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh faktor internal berupa tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, dan kecenderungan gaya hidup instan, serta faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, stigma sosial, dan keterbatasan akses pekerjaan setelah menjalani pidana. Upaya kepolisian telah dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, namun efektivitasnya masih belum optimal karena cenderung berfokus pada penindakan dibandingkan pencegahan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa residivisme pencurian merupakan hasil interaksi antara kelemahan sistem dan kondisi sosial pelaku. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan program pembinaan pascapidana, serta optimalisasi strategi pencegahan berbasis masyarakat guna menekan angka residivisme secara berkelanjutan. Kata Kunci: Residivisme Pencurian; Faktor Sosial; Kriminologi; Penegakan Hukum; Upaya Kepolisian. Abstract: This study aims to examine the factors underlying recidivism, specifically in repeating the crime of theft, and to assess police efforts to prevent the recurrence of this crime within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. This study uses an empirical legal method with a criminological approach that combines norm analysis with social realities in the field. Data were collected through interviews with law enforcement officers, recidivists, and the judiciary, and is supported by statistical data and a study of theft case decisions. The innovation of this study lies in the integration of a criminological perspective with direct law enforcement practices to understand recidivism not only as a legal issue, but also as a complex social phenomenon. The results of this study indicate that the repetition of the crime of theft is influenced by internal factors such as economic pressure, low education, weak legal awareness, and a tendency towards an instant lifestyle, as well as external factors such as social environment, social stigma, and limited access to employment after serving a sentence. Police efforts have been carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches, but their effectiveness has been less than optimal because they tend to focus on enforcement rather than ongoing prevention. The conclusion of this study confirms that theft recidivism is the result of the interaction between system weaknesses and the perpetrator's social conditions. This study provides recommendations for strengthening inter-institutional synergy, enhancing post-conviction rehabilitation programs, and optimizing community-based prevention strategies to sustainably reduce recidivism rates.
Diversi Anak: Solusi Restoratif Atau Sekadar Formalitas Menuju SDG 16
Penelitian ini bertujuan menganalisis desain pengaturan dan arah kebijakan keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana serta menilai relevansinya terhadap SDG 16 yang menekankan perdamaian, akses keadilan, dan institusi yang akuntabel. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan atas instrumen nasional, standar internasional, dan putusan pengujian konstitusional terkait kewajiban diversi. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan keterkaitan antara kewajiban diversi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan kebutuhan indikator akuntabilitas SDG 16, sehingga tampak titik risiko ketika diversi dipraktikkan sebagai formalitas prosedural. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka normatif telah menempatkan diversi sebagai mekanisme utama untuk mencegah stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan anak, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh pembatasan kualifikasi perkara, ketergantungan pada persetujuan korban, disparitas kapasitas pendampingan, serta lemahnya pencatatan dan monitoring pelaksanaan kesepakatan. Kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif pada perkara anak selaras dengan SDG 16 sepanjang dijalankan secara sukarela, aman bagi korban, dan akuntabel; penguatan diperlukan melalui standardisasi prosedur, peningkatan kompetensi fasilitator, dan sistem data terpadu untuk menilai kualitas serta dampak diversi.
Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Layanan Transportasi Online Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Untuk mengetahui dan menentukan tindakan penipuan layanan transportasi online yang tidak sesuai dengan perjanjian memenuhi unsur pelanggaran dalam pasal 28 Ayat 1 UU ITE dan Untuk mengetahui dan menentukan penerapan Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 dalam kasus ini terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Hal ini dikarenakan penulis menggunakan putusan pengadilan yang bersifat (inkracht van gewisjde), sebagai dasar awal untuk mengkaji, menganalisis, sebagai norma, aturan, atau prinsip yang tertulis dalam berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen dalam layanan digital, khususnya dalam kasus GoCar Hemat tanpa AC, diatur oleh dua peraturan utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE. UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan serta hak atas kenyamanan dan keamanan. Rekomendasi penelitian ini adalah 1. Layanan Pihak Gojek perlu memastikan bahwa semua informasi terkait layanan GoCar Hemat, termasuk informasi mengenai tidak digunakannya AC, disampaikan secara jelas, eksplisit, dan mudah diakses dalam aplikasi. Perbedaan layanan harus dijelaskan secara gamblang sebelum konsumen melakukan pemesanan.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Musyawarah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat dan untuk mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan pidana umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Kebaharuan penelitian ini terletak pada perbandingan penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dengan penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan pidana umum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab inkonsistensi melalui pendekatan kontekstual dan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat adat di Desa Bonto Majannang berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Presentase keberhasilan pendekatan kearifan lokal/adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan mencapai 90%, sedangkan presentase keberhasilan pendekatan pidana umum dalam penyelesaian tindak pidana ringan berada diangka 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian tindak pidana ringan lebih efektif dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal/adat dengan bantuan tokoh masyarakat adat setempat dibandingkan pendekatan pidana umum.
Bayang-Bayang Santet di Balik Jeruji Besi
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kriminalisasi praktik santet sebagai delik pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Praktik santet yang masih dipercaya sebagian masyarakat Indonesia berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, penderitaan jiwa, hingga kematian, serta memicu kegelisahan sosial dan tindakan main hakim sendiri.Permasalahan utama meliputi ketentuan pidana santet dalam KUHP Baru dan perbandingannya dengan regulasi negara lain. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah peraturan terkait, sementara sekunder mencakup literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Data dikumpul melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kriminalisasi praktik santet sebagai delik pidana, disertai perbandingan regulasinya dalam sistem hukum di berbagai negara lain. Hasil penelitian menunjukkan kriminalisasi santet diatur secara eksplisit dalam KUHP Baru berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk mencegah vigilanteisme serta menjamin kepastian hukum. Ketentuan ini bersifat delik formil, cukup membuktikan pernyataan diri memiliki kemampuan santet yang menimbulkan kegelisahan publik. Rekomendasi mencakup sosialisasi hukum berkelanjutan dan pelatihan penyidik Polri untuk penegakan hukum yang profesional dan objektif.
Efektivitas Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Kerugian Korupsi
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara serta mengkaji upaya hukum yang ditempuh dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Makassar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam praktik pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembalian kerugian negara, khususnya melalui instrumen perdata dan tata usaha negara. Namun dalam praktiknya, pemulihan kerugian masih didominasi oleh mekanisme pidana sehingga peran Jaksa Pengacara Negara belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran dan sinergi antar-instrumen hukum agar pengembalian kerugian negara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Darah Korban di Zona Senyap Tak Cukup Basah Guna Basahi Jari Interpol
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Interpol dalam memerangi kejahatan lintas negara terorisme di era digital. Fokus permasalahan penelitian adalah efektivitas mekanisme kerja Interpol serta dasar hukum serta kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme berbasis teknologi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi Interpol, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpol berperan strategis dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum antarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpol berperan strategis dalam memerangi terorisme lintas negara di era digital melalui sistem I-24/7, mekanisme notice, serta operasi internasional seperti operasi hotspot guna mempercepat pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum. Kerja sama Interpol dengan negara-negara Afrika dilakukan melalui operasi bersama, pertukaran intelijen, serta program ispa dan operasi catalyst untuk memerangi kejahatan terorisme di era digital.Rekomendasi penelitian ini menekankan penguatan peran Interpol melalui optimalisasi sistem I-24/7, pertukaran data biometrik, dan bukti digital. Negara anggota perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi penegak hukum. Kerja sama Interpol dengan negara-negara Afrika juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas teknologi dan intelijen dengan dukungan Interpol dan Afripol. Perluasan kerja sama lintas negara penting untuk menanggulangi pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan pergerakan pelaku lintas batas.
Perlindungan Whistleblower Tanpa Anonimitas: Solusi Prosedural Atau Ilusi Keamanan?
Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menitikberatkan pada praktik persidangan sebagai fase paling rentan bagi pelapor. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris deskriptif-analitis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, berdasarkan wawancara semi-terstruktur dengan hakim tindak pidana korupsi dan perwakilan LPSK serta analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan whistleblower dijalankan secara prosedural melalui diskresi hakim dalam mengendalikan pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan LPSK, namun belum terlembagakan secara struktural dalam hukum acara pidana. Ketiadaan mekanisme saksi anonim menyebabkan identitas pelapor tetap tercantum dalam berkas perkara. Hambatan utama meliputi keterbatasan struktural hukum acara pidana, budaya hukum yang belum mendukung pelapor, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan sistemik dan penyesuaian struktural guna mewujudkan perlindungan whistleblower yang berkelanjutan dan menjamin keadilan substantif.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Money Politics Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Di Bawaslu)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta menggambarkan peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus dan atau sengketa dalam pemilihan umum terkhusus tindak pidana politik uang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, aparat, sarana-prasarana, hingga budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan serta bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan umum yang tergabung dalam sebuah Lembaga yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan juga kajian dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur tentang larangan politik uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu, sulitnya pembuktian karena praktik politik uang dilakukan secara tertutup dan terselubung serta faktor budaya yang masih menganggap politik uang adalah hal yang lumrah akibat rendahnya kesadaran hukum turut menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang. Rekomendasi penelitian ini perlunya peningkatan kapasitas apparat penegakan hukum melalui pelatihan khusus, sinergi antar lembaga, serta edukasi publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pemahaman akan praktik politik uang yang masih mengakar kuad di lingkungan sosial.
PJU Pinrang di Ujung Tanduk: Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Yang Kacau Balau
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang komprehensif terhadap pengelolaan pajak penerapan jalan di kabupaten pinrang, dengan tidak hanya mengkaji mekanisme pengelolaannya apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pada periode 2021-2025 cara pengelolaan pajak penerangan jalan, dengan cara melihat sisa anggaran dari pengadaan perlengkapan lampu jalan tidak dikembalikan ke PLN, karena PLN bukan entitas yang mengelola pajak atau retribusi tersebut. Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Pinrang.Tidak ditemukan indikasi Penggelapan aecara yuridis adapula Penyebabnya penggelapan yaitu: Kontrol Lemah membuat jalur pengelolaan dana pajak penerangan jalan tidak terawasi, sehingga pelaku bisa menyalahgunakan dana tanpa ditangkap,Kurangnya pengawasan: Data mengenai pengelolaan dana pajak penerangan jalan (terutama dari retribusi) seringkali tidak terbuka untuk publik, sehingga sulit dipantau apakah dana tersebut digunakan sesuai tujuan dan Audit yang Lemah.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Sidenreng Rappang)
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi Serta Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Tersebut Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Permasalahan Dalam Penelitian Ini Difokuskan Pada Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan Minuman Beralkohol Dan Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Sidenreng Rappang. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris Dengan Pendekatan Sosiologis, Yang Dilakukan Melalui Studi Lapangan Di Polres Sidenreng Rappang. Data Yang Digunakan Terdiri Atas Data Primer Yang Diperoleh Melalui Wawancara Dengan Aparat Penegak Hukum, Pelaku, Dan Masyarakat, Serta Data Sekunder Yang Bersumber Dari Peraturan Perundang-Undangan, Literatur Hukum, Dan Dokumen Terkait. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Terdiri Atas Faktor Internal Dan Faktor Eksternal. Faktor Internal Meliputi Faktor Ekonomi, Rendahnya Kesadaran Hukum, Motif Keuntungan Pribadi, Serta Rasionalisasi Perilaku Menyimpang Oleh Pelaku. Sementara Itu, Faktor Eksternal Meliputi Tingginya Permintaan Pasar, Pengaruh Lingkungan Sosial, Lemahnya Pengawasan Dan Penegakan Hukum, Serta Budaya Dan Kebiasaan Masyarakat Yang Permisif Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol. Adapun Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polres Sidenreng Rappang Meliputi Upaya Pre-Emtif Melalui Penyuluhan Dan Sosialisasi Hukum, Upaya Preventif Melalui Razia Dan Pengawasan Rutin, Serta Upaya Represif Melalui Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Beralkohol, Khususnya Melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat). Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Pengembangan Ilmu Kriminologi Serta Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Pemerintah Daerah Dalam Menekan Peredaran Minuman Beralkohol.
Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Verbal via Telepon dalam Perspektif KUHP dan UU ITE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal yang dilakukan melalui media telepon dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menilai relevansi dan harmonisasi antar rezim hukum yang mengaturnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kebaruan penelitian terletak pada fokus spesifik terhadap media telepon sebagai instrumen delik, pendekatan integratif antar rezim hukum pidana, serta analisis pertanggungjawaban pidana yang menempatkan pelecehan verbal sebagai kejahatan nonfisik dengan konsekuensi hukum serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan sepanjang memenuhi unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum, namun penerapannya menghadapi kendala pembuktian dan karakter delik aduan. Dalam konteks komunikasi elektronik, pengaturan khusus memberikan dasar yang lebih adaptif karena mengakui informasi elektronik sebagai objek hukum dan alat bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal melalui telepon dapat dibangun melalui pendekatan sistematis dan harmonisasi norma guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang efektif bagi korban.
Menakar Validitas Akta Notaris Elektronik Dalam Era Digitalisasi Layanan Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum anak yang dilahirkan melalui praktik surrogate mother serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan, khususnya hak waris. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pengaturan mengenai surrogacy di Indonesia dengan beberapa negara lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan Perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit praktik surrogate mother, melainkan hanya melarangnya secara implisit melalui ketentuan hukum kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang berdampak pada ketidakpastian kedudukan keperdataan anak yang lahir melalui praktik surrogate mother, sehingga anak berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait hak waris. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India telah memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dalam menentukan status anak dan orang tua yang sah, meskipun dengan model pengaturan yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini penulis merekomendasikan perlunya pembaruan hukum di Indonesia melalui perumusan pengaturan yang secara tegas memberikan kepastian status keperdataan anak hasil surrogate mother. Pengaturan tersebut tidak harus melegalkan praktik surrogate mother , namun diarahkan pada perlindungan hak-hak anak agar terhindar dari diskriminasi hukum akibat ketiadaan regulasi.
Sewa Rahim, Kedudukan Anak, Perbandingan, Hukum Positif Indonesia
Hak Anak Atau Hak Kontrak ? Dilema Kedudukan Anak Hasil Sewa Rahim Di Berbagai Negara
Gugatan Perdata Jaksa Pengacara Negara Atas Uang Pengganti yang Diabaikan: Efektivitas Pemulihan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum akibat uang pengganti yang tidak dibayarkan oleh terpidana tindak pidana korupsi, serta mengkaji mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada intergrasi analisis normatif dan empiris dalam mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan implementasi gugatan perdata oleh JPN di lapangan, khususnya melalui hasil wawancara dengan Jaksa Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata oleh JPN memiliki landasan hukum yang kuat bersumber dari Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 32, 33, 34, Dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1365 KUHPerdata. Mekanisme pembayaran uang pengganti dalam praktiknya masih mengahadapi berbagai hambatan, antara lain pengalihan aset, penyembunyian harta melalui praktik pencucian uang, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Gugatan perdata merupakan instrumen hukum komplementer yang sah dan strategis untuk memulihkan kerugian keuangan negara ketika mekanisme pidana tidak efektif.
Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti; Jaksa Pengacara Negara; Perbuatan Melawan Hukum; Pemulihan Kerugian Negara.
Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku Bugis ; Antara Tradisi dan Pelanggaran Hak Anak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum adat suku bugis. Dan untuk mengetahui dan memahami faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data dan fakta nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau membuktikan suatu masalah melalui pengamatan langsung. Data dikumpulkan menggunakan metode seperti observasi, dan wawancara lalu dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian empiris menekankan penggunaan data yang dapat dibuktikan sehingga hasilnya bersifat objektif dan dapat dipercaya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat Suku Bugis memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Dalam hukum adat Bugis, tidak dikenal batas usia tertentu, melainkan lebih menekankan pada kesiapan calon mempelai berdasarkan ajaran Islam dan adat, seperti telah baligh atau macca’ (matang secara fisik dan mental), serta pertimbangan menjaga siri’ atau kehormatan keluarga.Terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kuatnya budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas di lingkungan masyarakat.Penulis menyarankan meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, mudahnya dispensasi kawin, serta kuatnya pengaruh adat dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan tokoh adat serta penguatan nilai siri’ sebagai upaya perlindungan hak dan masa depan anak. Kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi hal penting agar perkawinan dapat dijalani secara bertanggung jawab dan sejahtera
Strategi Hukum dan Komunikasi dalam Mencegah Penyebaran Hoaks di Media Sosial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya pencegahan penyebaran hoaks di media sosial dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan hukum dan komunikasi publik dalam pencegahan hoaks di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pencegahan hoaks meliputi dasar hukum yang kuat, pemanfaatan media sosial resmi, koordinasi antar instansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari rendahnya literasi digital, cepatnya arus informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui monitoring informasi, klarifikasi melalui media resmi, edukasi literasi digital, serta koordinasi internal dan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan hoaks memerlukan pendekatan preventif yang mengintegrasikan hukum dan komunikasi publik secara efektif.
Hoaks; Media Sosial; Hukum; Komunikasi Publik
Dilema Pembuktian Delik Supranatural: Tantangan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Nasional
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya kejahatan siber (cybercrime), termasuk peretasan (hacking) yang kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta tanggung jawab kepolisian dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan berdasarkan KUHAP serta Undang-Undang ITE, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pengelolaan barang sitaan, khususnya yang berbentuk digital. Selain itu, perlakuan terhadap pelaku anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak.
Tindak Pidana Santet, Pembuktian Pidana, KUHP Nasional, Delik Formil, Asas Legalitas
Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Adopsi Dari Orang Tua Yang Telah Bercerai Dalam Perspektif Hukum Perdata
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua pasca perceraian orang tua yang mengadopsi. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua yang mengadopsi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Konsep adopsi dari ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengadopsi sebagaimana hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang mengadopsi, maka anak adopsi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu yang mengadopsi meskipun keduanya telah bercerai. Anak adopsi tetap memiliki hak waris baik dari ayah maupun dari ibu yang mengadopsinya, anak adopsi yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya dan mendapat marga dari keluarga angkat semakin jelas bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris. Anak tersebut menjadi ahli waris dari masing-masing pihak baik dari pihak ayah maupun ibunya yang telah bercerai. Rekomendasi penulisan, anak angkat tidak hanya mendapatkan hak untuk diasuh dan dibesarkan, tetapi juga memperoleh hak waris. Oleh karena itu, hak-hak anak angkat harus diakui dan dilindungi terutama dalam situasi perceraian orang tua angkat. Perlindungan ini penting guna menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anak angkat yang secara sah telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya.