Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dalam Hukum Pidana
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mengatasi dan menangani yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Dalam Penanganan Perkara Illegal Logging. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelah literatur, artikel, liputan, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan yaitu kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saudara MB sebagai pemilik kayu sekaligus sebagai tersangka kayu illegal dan Rasdin sebagai penerbit dokumen kayu itu. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya penegakan hukum selalu melaksanakan amanat Undang- Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu penegakan hukum harus lebih konsisten dalam penebangan liar ini, yang bertujuan untuk melindungi hutan dari kehancuran serta kerusakan hutan dan alam sekitarnya.
Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Bisnis Berbasis Digital
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran BPOM Kota Makassar dalam perlindungan konsumen terhadap produk skincare yang mengandung merkuri. Dan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum yang diambil oleh BPOM Kota Makassar terhadap produk skincare yang tidak memenuhi standar mutu. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan (1) Peran BPOM dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk skincare yang mengandung merkuri dengan cara memantau dan mengawasi peredaran produk skincare di pasaran agar tidak mengandung bahan berbahaya, melaksanakan pengawasan pre market, melaksanakan pengawasan post market, dan melakukan inspeksi terhadap produk skincare yang beredar di pasaran. (2) Tindakan hukum yang diambil BPOM terhadap produk skincare yang tidak memenuhi standar mutu adalah saksi administrasi dan saksi pidana. Sebagai rekomendasi, (1) Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa lebih terlindungi dari akibat penggunaan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM. (2) Harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah, BPOM, serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar pengawasan secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar.
Efektivitas Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Mencegah Praktek Mafia Tanah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas penerapan sertifikat tanah elektronik dalam mencegah praktek mafia tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menyelidiki penerapan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan sertifikat tanah elektronik secara signifikan meningkatkan transparansi dalam kepemilikan tanah, memungkinkan publik lebih mudah mengakses informasi dan dengan demikian mengurangi kemungkinan penipuan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sistem pendaftaran tanah yang didigitalkan dan terintegrasi dapat menyebabkan penurunan yang signifikan dalam perselisihan tanah, terutama yang dipicu oleh kegiatan mafia tanah. Namun, penelitian ini juga menyoroti potensi tantangan teknis dan keamanan siber yang dapat mengancam integritas sertifikat elektronik, menekankan perlunya langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi dari pelanggaran data dan penipuan. Rekomendasi penelitian Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan pembentukan protokol keamanan siber yang komprehensif dan inisiatif pendidikan publik untuk memastikan bahwa pemilik tanah dan pembeli potensial dapat secara efektif memverifikasi keaslian sertifikat tanah elektronik. Selain itu, ini menyarankan bahwa pembuat kebijakan harus memprioritaskan transformasi digital sistem pengelolaan lahan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi publik dalam tata kelola.
Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui dan menganalisa pengaturan usaha tidak sehat diera bisnis digital di Indonesia serat dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap inovasi dan keberlanjutan bisnis dimasa depan. Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian dengan mempergunakan metode bahan hukum primer serta sekunder yang didapat lewat bahan pustaka dan juga analisis referensi buku dan jurnal serta analisis kasus khususnya yang ada di internet dan buku literatur dan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur oleh UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 5 Tahun 1999, namun masih terdapat celah dalam pengawasan, khususnya di sektor digital. UU ITE lebih fokus pada transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, sementara UU Antimonopoli belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan baru seperti predatory pricing dan dominasi pasar oleh platform besar. Dampaknya, persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan monopoli pasar, penurunan omset UMKM, dan kerugian bagi konsumen di masa depan. Rekomendasi penelitian Undang undang monopoli telah efektif mengurangi persaingan usaha tidak sehat di sektor digital, namun pemerintah perlu mendukung lebih lanjut, terutama terkait keterbatasan KPPU dalam peraturan yang ada, tanpa mengganggu industri yang ada. Dan juga Untuk mencegah dampak negatif persaingan usaha tidak sehat, perlu ada pengawasan lebih ketat, khususnya dalam persaingan di sektor digital, seperti E-commerce
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasaar dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar dan tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) belum sepenuhnya efektif di karenakan masih banyak kendala yang menghambat jalannya persidangan elektronik. Ditambah dengan penyelesaiaan perkara dari tahun ke tahun mengalami data yang fluktuatif. Hal ini disebabkan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi antara lain faktor sarana prasarana yaitu jaringan yang masih sering mengalami gangguan. Sebagai rekomendasi, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung dengan maksud dan tujuan pemerintah perlu menambah dan memperbaharui sarana dan prasarana tertutama yang berkaitan dengan jaringan. Pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan khusus kepada hakim dan advokat agar penegak hukum menjadi lebih professional serta pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya teknologi pada saat ini.
Analisis Yuridis Kesiapan Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Digital: Urgensi Pembaharuan Regulasi
This study aims to analyze legal reform efforts in Indonesia to protect consumers in the digital era and to prepare consumers to face the era of rapid technological developments in digitalization. The method applied in this study is a normative method with a descriptive approach to identify regulatory gaps and challenges in their implementation. The results of the study show that although Indonesia has several regulations related to consumer protection in the digital world, regulatory reform is still very much needed, especially regarding personal data protection and more effective dispute resolution. In addition, consumer readiness in facing the digital era is also influenced by low digital literacy, which is an obstacle to increasing awareness of consumer rights. The government, digital platforms, and consumer protection institutions need to work together to improve public understanding of their rights and obligations as consumers in the digital era. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembaharuan hukum di Indonesia dalam melindungi konsumen di era digital serta untuk kesiapan konsumen menghadapi era digitalisasi perkembangan teknologi yang cukup pesat. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa walaupun Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan konsumen di dunia digital, pembaruan regulasi masih sangat diperlukan, tertama terkait perlindungan data pribadi dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Selain itu, kesiapan konsumen dalam menghadapi era digital juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen. Pemerintah, platform digital, dan lembaga perlindungan konsumen perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen di era digital.
Donor Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam: Analisi Hukum Hubungan Kekerabatan di Indonesia
This study aims to examine the Islamic legal perspective on the practice of breast milk donation, particularly regarding the concept of mahram (non-marriageable kinship), and to identify the implications faced by the Muslim community in Indonesia when practicing breast milk donation in accordance with Islamic law. This research employs a normative legal method. The findings indicate that, according to Islamic law, breast milk donation—especially in relation to the mahram concept—is permissible, as it provides significant benefits, particularly in safeguarding the survival and health of infants who do not receive sufficient breast milk from their biological mothers. The legal implications faced by the Muslim community in Indonesia include the necessity of proper documentation and clear reporting of the identities of both the donor mother and the recipient infant. This is essential because the act of breastfeeding establishes a milk kinship (raḍā‘ah) that can create a mahram relationship between the donor mother, her biological children, and the breastfed child. Abstrak: Penelitian ini mempunyai Tujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait praktik donor ASI, khususnya terkait dengan konsep mahram dan untuk mengetahui akibat yang dihadapi oleh masyarakat muslim di indonesia dalam menjalankan donor ASI sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pandangan hukum Islam terhadap praktik donor ASI, khususnya terkait dengan konsep mahram diperbolehkan dalam ajaran Islam karena dapat memberikan manfaat besar, khusunya dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI dari ibu kandungnya.Dan, Akibat yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia yang menjalankan donor ASI sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, perlindungan yang perlu diperhatikan dalam praktik donor ASI adalah pencatatan dan pelaporan yang jelas mengenai identitas ibu pendonor dan bayi penerima ASI. Dan mempunyai hubungan penyusuan yang dapat menimbulkan status mahram antara anak yang disusui dengan ibu pendonor serta anak-anak kandungnya.
This study aims to determine and analyze the regulation and scope of the act of planting marijuana for medical purposes, a comparative study between Indonesia and the Netherlands. This study uses a normative research method, namely legal research using library materials or secondary data, also known as doctrinal research. Where the law is often conceptualized as what is written in the laws and regulations (law in books) the conclusion of the research results shows that the application of formal criminal law and material law in Indonesia is appropriate. However, on the other hand, Indonesian state law is still stringent regarding marijuana as a treatment, making marijuana researchers taboo and afraid of it. The research recommendation in the Legal Analysis of the Criminal Act of Planting Marijuana for Medical Purposes (Comparative Study Between Indonesia and the Netherlands) is that Indonesia needs to review the regulation of the Law on the criminal act of planting marijuana for medical purposes as in the Netherlands so that this medical marijuana is strictly monitored but can be used for medical purposes for the good of the Indonesian people. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penenaman ganja di Indonesia dan Belanda serta ruang lingkup tentang tindak penanaman ganja untuk pengobatan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder, yang dikenal juga dengan dengan sebutan penelitian doktrinal. Yang Dimana hukum sering kali dikensepkan sebagi apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (law in books) kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana formil dan penerapan hukum materil di Indonesia sudah sesuai. Namun sisi lain hukum negara Indonesia masih sangat keras mengenai ganja sebagai pengobatan sehingga membuat para peneliti ganja menjadi tabu dan takut akan akan hal itu. Rekomendasi penelitian dalam Analisis Hukum Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Belanda) bahwa Indonesia perlu mengkaji ulang tentang pengaturan Undang-Undang tindak pidana penanaman ganja untuk tujuan medis seperti halnya yang ada di negara Belanda, agar ganja medis ini diawasi degan ketat namun dapat dipergunakan untuk tujuan pengobatan demi kebaikan masyarkat bangsa Indonesia.
Tinjauan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero)
This research aims to find out and analyze the State Assets Separated at PT. The State Electricity Company (Persero) is a state-owned company which has the responsibility to manage financial resources efficiently and accountably. This research is descriptive research using a normative research approach. The results of this research indicate that the position of state assets is separated at PT. The State Electricity Company (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN) has assets that are separate from general state assets. This means that PT. The state electricity company (Persero) as an entity that carries out business in the electricity supply sector, has assets and liabilities that are separate from state assets, although they remain under government supervision and control. PT. The state electricity company (Persero) must continue to increase transparency in financial reports and asset management, and there needs to be stricter supervision from the government both through relevant ministries and independent institutions, as well as carrying out regular evaluations of the policy of separating state assets which are separated into PT. State Electricity Company (Persero) which aims to assess whether the separation has been running well and in accordance with the initial objectives, namely efficiency and professionalism, or whether policy adjustments need to be made. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan menganalisis tentang Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dimana sebagai Badan Usaha Milik negara yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan akuntabel. penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara cara umum. Hal ini berarti bahwa PT. Perusahaan Lisstrik negara (Persero) sebagai entitas yang menjalankan usaha di sektor penyediaan tenaga listrik, memiliki aset dan kewajiban yang terpisah dari kekayaan negara, meskipun tetap berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. PT. Perusahaan Listrik negara (Persero) harus tetap meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan aset, serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah baik melalui kementerian terkait maupun lembaga independen, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pemisahaan kekayaan negara yang di pisahkan pada PT. Perusahan Listrik Negara (Persero) yang bertujuan untuk menilai apakah pemisahaan tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal, yakni efisien dan profesionalisme, atau perlu dilakukan penyusuaian kebijakan.
Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Secara Elektronik
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap remaja yang melakukan balap motor liar di wilayah yurisdiksi Polrestabes Makassar, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian ini bersifat normatif dalam ranah hukum, menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan. Data yang digunakan meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui teknik kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap remaja yang terlibat dalam balap motor liar di wilayah Polrestabes Makassar belum berjalan dengan optimal. Banyak kasus yang luput dari penanganan dan pelaku jarang mendapatkan sanksi yang tegas. Beberapa hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman hukum di kalangan remaja, minimnya pengawasan dari orang tua serta masyarakat sekitar, serta kurangnya sinergi antara kepolisian dan instansi terkait lainnya. Rekomendai penelitian ini adalah implementasi hukum pidana terhadap remaja yang terlibat dalam balap motor ilegal di area yurisdiksi Polrestabes Makassar belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, disebabkan oleh berbagai hambatan dalam proses penegakannya. Maka dari itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum di kalangan remaja, memperketat pengawasan oleh keluarga dan komunitas, serta memperbaiki sinergi antara kepolisian dan instansi terkait lainnya.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melaui Media Sosial Di Kota Makassar
This study aims to determine and analyze the motives of the perpetrators of criminal acts of fraud with the mode of Social Gathering through social media. And to know and analyze the efforts made by law enforcers to tackle criminal acts of fraud with arisan mode through social media in Makassar City. This research uses empirical research methods. Data collection methods are carried out using field studies and literature studies by means of interviews. The data is processed systematically, factually, and accurately and analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that the motive of the perpetrators of criminal fraud with Social Gathering mode through social media in Makassar city is due to the motive of wanting to get rich instantly by deceiving others (financial motive), the cultural motive of people who are less careful on social media and lack of knowledge of fraud crimes with online arisan mode. The efforts made by law enforcers to tackle criminal acts of fraud with arisan mode through social media in Makassar City are carried out with two efforts, namely: Preventive efforts and repressive efforts. Based on the results of this study, it is recommended that the local government of Makassar City cooperate with the police and social media platform providers to improve public digital literacy, strengthen regulations related to online fraud, and increase the capacity of law enforcement in handling similar cases. In addition, it is necessary to establish a special legal aid center to provide legal assistance for victims of arisan fraud through social media. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melaui media sosial. Serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melaui media sosial di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data diolah secara sistematis, faktual, dan akurat serta dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di kota Makassar ialah dikarenakan motif ingin menjadi kaya secara instan dengan cara menipu orang lain (motif finansial), motif budaya masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan kurangnya pengetahuan terhadap kejahatan penipuan dengan modus arisan online. Adapun upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melaui media sosial di Kota Makassar dilakukan dengan dua upaya yaitu: upaya preventif dan upaya represif. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah daerah Kota Makassar bekerja sama dengan pihak kepolisian dan penyedia platform media sosial untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat regulasi terkait tindak pidana penipuan online, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Selain itu, perlu dibentuk pusat bantuan hukum khusus untuk memberikan pendampingan hukum bagi korban penipuan arisan melaui media sosial.
Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan Para Pihak (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau bahan hukum. Dengan mengangkat isu hukum sebagai suatu sistem norma, penelitian ini menjadikan norma hukum sebagai fokus utama dalam analisisnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagai suatu akta kesepakatan apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan kekuatan mengikat MOU sangat bergantung pada intensi para pihak dan rumusan klausul yang dituangkan di dalamnya. Dan dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara non-litigasi (musyawarah, mediasi, atau arbitrase, bila disepakati sebelumnya) dan secara litigasi (gugatan perdata di pengadilan). Rekomendasi penulis pada penelitian ini disarankan kepada semua pihak yang menyusun Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) agar menyusun MOU sesuai dengan KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. MOU sebaiknya memuat pernyataan tegas mengenai sifat mengikatnya, serta klausul yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, guna memberikan kepastian hukum.
Penegakan Hukum Pidana atas Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Anak Jalanan Terhadap Pengunjung Destinasi Wisata di Kota Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah kota makassar dalam melindungi pengunjung dari perilaku menyimpang anak jalanan di destinasi wisata kota makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum dilakukan dengan kombinasi pendekatan preventif dan represif, seperti patroli dan pengawasan lapangan dan upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang anak jalanan melibatkan pembinaan sosial, edukasi moral, dan penguatan lingkungan keluarga. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas penegakan hukum dan evaluasi regulasi, serta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menyusun program pencegahan yang terukur dan konsisten. Dimana juga dibutuhkan peran orang tua atau keluarga dalam membina dan mengawasi anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah kota makassar dalam melindungi pengunjung dari perilaku menyimpang anak jalanan di destinasi wisata kota makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum dilakukan dengan kombinasi pendekatan preventif dan represif, seperti patroli dan pengawasan lapangan dan upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang anak jalanan melibatkan pembinaan sosial, edukasi moral, dan penguatan lingkungan keluarga. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas penegakan hukum dan evaluasi regulasi, serta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menyusun program pencegahan yang terukur dan konsisten. Dimana juga dibutuhkan peran orang tua atau keluarga dalam membina dan mengawasi anak.
Penegakan Hukum Tehadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dalam Transaksi Online
This study aims to determine the regulation of fraudulent crimes committed in online transactions, and the factors that cause fraudulent crimes in online transactions. This study was conducted at the South Sulawesi Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel). The research method used is a field study through direct interviews with sources related to this paper, the author also conducted library research by collecting data from various existing literature, in the form of books, articles obtained from internet searches, including laws and regulations related to the problems in this study. The results obtained by the author from this study indicate, namely the regulation of fraudulent crimes in Indonesia which are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 which was later amended by Law Number 19 of 2016, and Article 28 paragraph (1). The factors that cause fraudulent crimes through online transactions are: fun factors, economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, and intellectual factors. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam transaksi online,dan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan dalam transaksi online. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagi literatur yang ada, berupa buku, artikel- artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini menunjukkan, yaitu pengaturan tindak pidana penipuan di Indonesia yang diatur secara umum dalam pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian di ubah dengan Undng-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Pasal 28 ayat (1). Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online yakni: faktor iseng-iseng, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual.
Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital
This research aims to determine and analyze the application of material criminal law to criminal acts of identity fraud in the digital era and criminal law enforcement in protecting individual personal data based on the Criminal Code (KUHP). This research uses Normative Empirical legal research methods. The results of this research show that (1) The application of material criminal law to criminal acts of identity fraud in the digital era has shown an unpreparedness in dealing with crimes that are developing along with the rapid progress of information and communication technology. Factors such as the public's lack of legal awareness, as well as the incompatibility between existing regulations and technological developments, influence the effectiveness of the application of material criminal law to the crime of digital identity fraud. (2) the effectiveness of criminal law enforcement in protecting individual personal data based on the Criminal Code (KUHP) is still considered less than optimal. The regulations regarding personal data protection in the Criminal Code are not specific enough considering the rapid development of information technology which affects the way personal data is collected, processed and distributed. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan identitas di era digital dan penegakan hukum pidana dalam melindungi data pribadi individu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan identitas di era digital telah menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam mengatasi kejahatan yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan perkembangan teknologi, mempengaruhi efektivitas penerapan hukum pidana materil terhadap kejahatan pemalsuan identitas digital. (2) efektivitas penegakan hukum pidana dalam melindungi data pribadi individu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih terbilang kurang optimal. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam KUHP tidak cukup spesifik mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi cara data pribadi dikumpulkan, diproses, dan disebarkan.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Makassar
This study aims to find out and analyze how effective law enforcement is against online fraud in Makassar City and to find out and analyze what factors cause the problem of online fraud in Makassar city and its countermeasures. . This research uses a type of empirical research, which is an approach that refers to written regulations or other legal materials that are secondary, to see how it is applied/implemented through a field research conducted with sociology and interviews, so that clarity can be obtained about the matter being researched. The results of this study show that online fraud in Makassar City can occur due to factors such as technological developments, lack of public knowledge, limited law enforcement, and the identity of the perpetrator that is difficult to recognize, therefore increasing training for police officers in the field of technology and digital forensics to accelerate the investigation and disclosure of online fraud cases. It is urgently needed for the government and law enforcement officials to increase socialization and education to the public about the dangers of online fraud. Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Kota Makassar serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan masalah tindak pidana penipuan online di kota Makassar dan upaya penanggulangannya. . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa penipuan online di Kota Makassar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, kurangnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan penegakan hukum, identitas pelaku yang sulit dikenali maka dari itu Peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian di bidang teknologi dan forensik digital untuk mempercepat penyelidikan dan pengungkapan kasus penipuan online. sangat dibutuhkan untuk pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana penipuan online.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain
This study aims to find out and analyze how the application of material criminal law to the negligence of traffic drivers resulting in the death of others and to find out the judge's considerations in making decisions on cases of negligence of traffic drivers resulting in the death of others. This study applies an empirical research method with the research location at the Makassar Special District Court of IA. The data used includes primary and secondary data, which are collected through field surveys and literature studies. The data obtained will be analyzed qualitatively to provide a picture and explanation that leads to a clearer conclusion and understanding of this study. The results of this study indicate that the application of substantive criminal law is carried out by law enforcement officers. The law enforcement process begins with the arrest stage, investigation, and interrogation by the police, then continues to the detention and prosecution stage by the Prosecutor's Office. Furthermore, the examination is carried out in court until the judge makes a verdict. In deciding a case, the judge considers the testimony of witnesses and other evidence, as well as the defendant's statement, and reviews the facts that emerge during the trial. Based on these considerations, the judge believes that the defendant in the case of driver negligence that caused the death of another person can be sentenced to criminal penalties. The recommendation from this study is that the morality and integrity of law enforcement officers as law enforcement officers are the main factors that determine whether the law will be enforced properly. If the integrity and character of law enforcement officers are bad, then law enforcement will not run smoothly even though the laws and regulations are close to ideal values. On the other hand, if law enforcement officers have integrity and good character, then the law enforcement procedure will be carried out as well as possible and the judge will consider the consideration of the fine in cases of negligence of traffic drivers. In cases where the accused driver has caused the death of another person, it is expected that the judge will consider the consequences of the defendant's actions before sentencing. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Peineilitian ini meineirapkan meitodei peineilitian eimpiris deingan lokasi peineilitian di Peingadilan Neigeiri Keilas IA Khusus Makassar. Data yang digunakan meincakup data primeir dan seikundeir, yang dikumpulkan meilalui surveii lapangan seirta studi keipustakaan. Data yang dipeiroleih akan dianalisis seicara kualitatif untuk meimbeirikan gambaran seirta peinjeilasan yang meingarah pada keisimpulan dan peimahaman yang leibih jeilas meingeinai peineilitian ini. Hasil peineilitian ini meinunjukkan bahwa peineirapan hukum pidana substantif dilakukan oleih aparat peineigak hukum. Proseis peineigakan hukum dimulai dari tahap peinangkapan, peinyeilidikan, dan peinyidikan oleih keipolisian, keimudian beirlanjut kei tahap peinahanan dan peinuntutan oleih Keijaksaan. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan di persidangan hingga hakim menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, serta pernyataan terdakwa, dan meminjau fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim meyakini bahwa terdakwa dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kematian orang lain dapat dijatuhi pidana. Reikomeindasi dari peineilitian ini yaitu Moralitas dan inteigritas aparat peineigak hukum seibagai aparat peineigak hukum meirupakan faktor utama yang meineintukan apakah hukum akan diteigakkan deingan baik. Apabila inteigritas dan karakteir aparat peineigak hukum buruk, maka peineigakan hukum tidak akan beirjalan lancar seikalipun peiraturan peirundang-undangan meindeikati nilai-nilai ideial. Seibaliknya, apabila aparat peineigak hukum meimpunyai inteigritas dan karakteir yang baik, maka proseidur peineigakan hukum akan dijalankan deingan seibaik-baiknya dan hakim akan meimpeirtimbangkan peimbeirian deinda dalam kasus keilalaian peingeimudi lalu lintas. Dalam kasus di mana peingeimudi teirdakwa teilah meinyeibabkan meininggalnya orang lain, diharapkan hakim akan mempertimbangkan konsekuensi tindakan terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman.
Uji Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Penyalagunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang
The purpose of this study is to determine and explain the legal force of urine tests in assisting the investigation of drug abuse cases and the factors that influence the results of urine tests in the investigation of drug abuse cases. In this study, legal regulations and the reality in the field will be analyzed to provide answers to the questions raised. This study uses an empirical legal research method, with the research location at the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province. Data were collected through interview techniques and library studies, which were then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the legal force of urine tests in assisting the investigation of drug abuse cases lies in the written evidence of Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the legal force of urine tests cannot stand alone as evidence but there must be other evidence, such as witness statements or evidence. This is due to the inaccuracy of urine tests. This is influenced by a number of factors such as the use of certain drugs, adding water to urine samples to dilute urine, consuming food or ingesting disguised substances, urine storage temperature, and delays in urine test investigators. Writing recommendations, the National Narcotics Agency needs to consider other tests that are more effective than urine tests, such as blood tests that can detect chemicals quickly and more accurately. The National Narcotics Agency also needs to strengthen facilities and infrastructure such as providing portable laboratories and operational vehicles to speed up the investigation process and avoid delays in urine tests. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum uji urine dalam membantu penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil uji urine dalam penyidikan kasus penyalagunaan narkotika. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan hukum tes urine dalam membantu penyidikan kasus penyalagunaan narkotika terletak pada alat bukti surat pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun kekuatan hukum tes urine tidak dapat berdiri tunggal sebagai alat bukti tetapi harus ada alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi atau barang bukti. Hal ini, disebabkan kurang akuratnya tes urine. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti penggunaan obat-obat tertentu, menambahkan air didalam sampel urine untuk mengencerkan urine, mengkonsumsi makanan atau melakukan ingesti zat penyamar, suhu penyimpanan urine, dan keterlambatan penyidik tes urine. Rekomendasi penulisan, Badan Narkotika Nasional perlu mempertimbangkan tes lainnya yang lebih efektif daripada tes urine misalnya tes darah yang mampu mendeteksi zat kimia secara cepat dan lebih akurat. Badan Narkotika Nasional juga perlu memperkuat sarana dan prasarana seperti menyediakan laboratorium portable dan kendaraan operational untuk mempercepat proses penyidikan dan menghindari keterlambatan tes urine.
Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Akibat Recycle Nomor Ponsel
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum operator telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi akibat praktik daur ulang nomor ponsel (SIM card recycling) di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi yang bersumber dari nomor ponsel yang telah dialihkan ke pengguna baru tanpa sistem penghapusan data yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kasus-kasus konkret sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator telekomunikasi memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam mengamankan data pelanggan, yang dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, hingga pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam proses daur ulang nomor ponsel serta perlunya penguatan pengawasan oleh otoritas terkait.
Kedudukan Alat Bukti yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Investasi Bodong
This research aims to determine and analyze the position of evidence obtained from information technology in proving criminal acts of fraudulent investment, as well as knowing and analyzing the obstacles of law enforcement officials in the process of proving criminal acts of fraudulent investment.This research uses a normative approach to analyze the position of evidence obtained through information technology in proving fraudulent investment crimes. The results of this research show that electronic media evidence in online fraud crimes is not regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but can refer to Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Electronic Information and Transactions, which states that electronic information, electronic documents and printed results can be used as valid legal evidence. Article 5 paragraph (3) of the Law confirms that electronic evidence is valid if it uses an electronic system in accordance with applicable regulations. Nevertheless, Article 5 paragraph (4) states that electronic information and/or electronic documents cannot be used as valid evidence if they conflict with the provisions which require documents to be made in written form or notarial deeds in accordance with statutory regulations. So far the authorities have not encountered any obstacles in uncovering criminal acts of fraudulent investment. The research recommendation is that the public should not easily believe in invitations or information that seems to bring profits to those who follow a business model that in fact is a fraudulent investment. For the Police as the front guard of law enforcement in uncovering fraudulent investments in the online internet system, the hope is to improve starting with human resources and facilities in detecting online fraud. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana investasi bodong, serta mengetahui dan menganalisis kendala aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana Investasi Bodong. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana investasi bodong.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alat bukti media elektronik dalam tindak pidana penipuan online tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun dapat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa bukti elektronik sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah jika bertentangan dengan ketentuan yang mengharuskan dokumen dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notarial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini aparat belum mendapatkan kendala terhadap penngungkapan tindak pidana investasi bodong. Rekomendasi penelitian, sebaiknya masyarakat jangan mudah percaya dengan ajakan ajakan atapun dengan informasi informasi yang seolah olah mendatangkan keuntungan bagi yang mengikuti modus bisnis yang nyatanya bisnis tersebut inventasi bodong Untuk Pihak Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum dalam mengungkap investasi bodong di sistem online internet ini, harapannya berbenah mulai dari sumber daya manusia dan sarana ataupun fasilitas dalam mendeteksi penipuan online ini.
This research aims to analyze the view of positive criminal law on social criticism delivered by comics. The focus is on understanding the limits of freedom of opinion and expression and potential conflicts with the law, identifying articles in the Criminal Code that can ensnare comics when delivering critical material.The method used in this research is normative juridical, with data collection from laws and regulations, including the Criminal Code. The results show that comics face difficulties in delivering social criticism. Material that is considered insulting to individuals or institutions risks violating criminal law. Although the constitution guarantees freedom of speech, there are limits that must be observed, especially regarding sensitive issues such as politics, religion and race. This research emphasizes the importance of comics' understanding of legal boundaries and social sensitivity. Social criticism delivered through stand-up comedy must be relevant, constructive and not violate the law to prevent conflicts that can disrupt social harmony. Therefore, it is important for comics to learn legal boundaries in order to contribute positively to social discourse without facing legal risks. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum pidana positif terhadap kritik sosial yang disampaikan oleh komika. Fokusnya adalah memahami batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi serta potensi konflik dengan hukum, mengidentifikasi pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjerat komika saat menyampaikan materi kritis Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komika menghadapi kesulitan dalam menyampaikan kritik sosial. Materi yang dianggap menghina individu atau institusi berisiko melanggar hukum pidana. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, ada batasan yang harus diperhatikan, terutama terkait isu sensitif seperti politik, agama, dan ras. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman komika terhadap batasan hukum dan sensitivitas sosial. Kritik sosial yang disampaikan melalui stand up comedy harus relevan, konstruktif, dan tidak melanggar hukum untuk mencegah konflik yang dapat mengganggu harmoni sosial. Oleh karena itu, penting bagi komika untuk mempelajari batasan hukum agar dapat berkontribusi positif terhadap diskursus sosial tanpa menghadapi risiko hukum.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Adat Passala Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan teìrhadap peìneìrapan sanksi adat passala pada masyarakat hukum adat ammatoa kajang kabupateìn bulukumba, untuk meìngeìtahui dan meìnganalisis proseìs peìneìrapan sanksi adat yang teìrjadi dalam Kawasan hukum adat ammatoa. Peìneìlitian ini meìnggunakan meìtodeì peìneìlitian hukum eìmpiris pada dasarnya ialah peìnggabungan antara peìdeìkatan hukum normativeì deìngan adanya peìnambahan seìbagai unsur-unsur eìmpiris. Hasil peìnlitian ini meìnujukkan bahwa Tinjauan Hukum Teìrhadap Peìneìrapan Sanksi Adat Passala Pada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupateìn Bulukumba adalah teìrkait proseìs peìneìrapan sanksi adat Passala diteìrapkan seìcara konsisteìn oleìh peìmangku adat seìbagai upaya peìnyeìleìsaian konflik dan peìmulihan keìseìimbangan sosial. Beìntuk sanksi Passala beìrvariasi, mulai dari peìmbayaran deìnda dalam beìntuk barang atau uang, hingga ritual adat teìrteìntu, teìrgantung pada jeìnis peìlanggaran dan tingkat keìparahannya. Seìcara yuridis, peìneìrapan sanksi adat Passala beìrada dalam ranah peìngakuan dan peìrlindungan hukum adat seìbagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan beìrbagai peìraturan peìrundang-undangan lainnya. Namun, koordinasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif masih meìnjadi isu krusial, teìrutama dalam kasus-kasus yang meìlibatkan ranah pidana atau peìrdata yang leìbih luas. Reìkomeìndasi peìneìlitian Sanksi adat Passala eìfeìktif dalam meìnjaga keìarifan lokal dan sisteìm sosial masyarakat Ammatoa Kajang. Peìnting bagi peìmeìrintah dan peìmangku keìpeìntingan lainnya untuk leìbih meìmahami dan meìndukung keìbeìradaan sanksi adat ini, seìraya meìmastikan bahwa peìneìrapannya seìlaras deìngan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan sisteìm hukum nasional. Peìneìlitian ini meìreìkomeìndasikan peìnguatan kolaborasi antara leìmbaga adat dan leìmbaga peìneìgak hukum formal untuk meìnciptakan sineìrgi dalam peìneìgakan hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.
Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Melanggar Di Kawasan Pariwisata (Pungli)
This research aims to analyze the impact of illegal levies on visitors, local communities and the reputation of places. To evaluate the effectiveness of law enforcement against the practice of illegal levies by the government and related officials. This research uses empirical research methods. The results of this research can be concluded that the area for dealing with illegal levies is carried out in the context of law enforcement in terms of the object, namely from the law. Many people themselves carry out these acts of extortion with and without the knowledge of the management of the tourist area on the Tamborasi River. The efforts made by the Government and Police Units to optimize illegal levies are divided into two, namely increasing the capacity of organizational resources. The government should be firm in eradicating illegal levies.. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk Menganalisis dampak pungutan liar terhadap pengunjung, masyarakat lokal, dan reputasi tempat.Untuk Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar oleh pemerintah dan aparat terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan kawasan Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat kawasan wisata di Sungai tamborasi dalam menanggulangi pungutan liar dalam pemberantasan pungutan liar dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri banyak oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut dengan dan tanpa di ketahui oleh pihak pengelola kawasan wisata di Sungai tamborasi, upaya yang dilakukan Optimalisasi Pemerintah dan satuan Kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Seharusnya Pemerintah harus tegas dalam memberatas punggutan liar.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Kota Makassar
The purpose of this study is to examine law enforcement against perpetrators of criminal acts of trafficking in women in the city of Makassar and to examine the obstacles faced by law enforcement officials in handling cases of trafficking in women in the city of Makassar. This research utilizes empirical research methods, namely research with an approach carried out by conducting research by collecting primary data obtained directly from the object of research through interviews. The results of the study show that law enforcement has handled and prevented criminal acts of trafficking in women through preventive and repressive means, most of which are influenced by economic factors, lack of knowledge, family problems, and relationships. In the process of law enforcement carried out by law enforcement officials face problems such as budget support. The research recommendation is the need for critical reflection in the process of enforcing the law for the realization of collective awareness. Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah guna menelaah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di kota makassar dan Untuk menelaah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan perempuan di kota makassar. Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian empiris, yakni penelitian dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengmpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan yakni Penegakan hukum telah menangani dan mencegah tindak pidana perdagangan Pereempuan melalui preventif dan represif yang kebanyakan korbannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, minimnya pengetahuan, masalah keluarga, serta pergaulan. Dalam Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menghadapi permasalahan seperti dukungan anggaran. Rekomendasi penelitian yaitu perlunya refleksi kritis dalam proses menegakkan hukum demi terwujudnya kesadaran kolektif.
Analisis Hukum Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Terkait Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital
Penelitian ini memiliki tujuan guna untuk Memahamai dan Menganalisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perdata Pihak Rumah Sakit Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital serta Menganalisis upaya penyelesaian yang tersedia bagi pasien dalam menghadapi masalah pada pelayanan kesehatan berbasis digital. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perdata rumah sakit dalam melindungi privasi data pasien pada layanan kesehatan digital meliputi penerapan sistem keamanan informasi yang memadai, guna menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi pasien sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Tanggung jawab perdata tersebut mencakup pula kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi, serta melakukan tindakan penanggulangan secara efektif apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Akan tetapi secara praktik masih banyak pasien mengalami kebocoran data. Dalam upaya penyelesaian yang tersedia bagi pasien dalam menghadapi masalah pada pelayanan kesehatan berbasis digital adalah peningkatan literasi digital, penyediaan layanan hibrida, perlindungan hukum yang kuat.
Pengaturan Pemenuhan Hak Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk mengetahui faktor-faktor yng mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan publik oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris atau jenis penelitian yang menggabungkan dua jenis penelitian sekaligus. penelitian hukum normatif yang berfungsi untuk memperoleh data sekunder. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah terhadap pengaturan pemenuhan hak pelayanan publik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berusaha mengoptimalkan proses pemenuhan hak pelayanan publik dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya pemenuhan hak pelayanan publik sesuai dengan pengaturanya dan sejalan dengan norma atau pengaturan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum bisa melaksanakan pengaturan khusus untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan publiknya terutama di daerah-daerah kepulauannya yang terpisah jauh dari daratan utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun, yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan publik yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya terhadap pengaturan juga memengaruhi pemenuhan pelayanan publik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Rekomendasi Penelitian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan penerapan pengaturan pemenuhan pelayanan publik oleh pemerintah daerah sesuai dengan pengaturannya yang berlaku demi terciptanya pengaturan yang sesuai dan terlaksana.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memfitnah Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
This research aims to understand and analyze the legal regulations and legal consequences of defamation crimes during the campaign stages of regional head elections. The research method used in this study employs the normative legal research method. It utilizes normative case studies in the form of legal behavior products, which examine the law. The main focus of the study is the law, conceptualized as norms or rules that apply in society and serve as a reference for everyone's behavior. The research findings indicate that the legal regulation of defamation crimes is generally stipulated in the Indonesian Penal Code (KUHP). However, if the defamation crime occurs during the campaign activities of regional head elections, it is specifically governed by Law No. 10 of 2016. The legal consequences of defamation crimes during the campaign stage of regional head elections are regulated in several Indonesian legislations, including Articles 310 and 311 of the Penal Code concerning defamation or libel crimes, the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), Law No. 7 of 2017, and Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections. The recommendations or suggestions provided by the researcher include that defamation crimes during the campaign stage of regional head elections can damage the democratic process, disrupt social harmony, and create public distrust. Therefore, prevention and handling must be conducted firmly and transparently. All parties, including campaign participants, election organizers, the media, and society, have an essential role in ensuring that campaigns are conducted fairly, honestly, and without defamation. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum serta akibat hukum terhadap tindak pidana memfitnah dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative lawresearch). Menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, yang mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana memfitnah telah diatur secara umum dalam KUHP, tetapi jika tindak pidana memfitnah tersebut terjadi dalam kegiatan kampanye pilkada maka lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibat hukum tindak pidana fitnah dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Derah diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 310 dan 311 tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang- Undang No 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Rekomendasi atau Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, tindak pidana memfitnah dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dapat merusak proses demokrasi, mengganggu kedamaian sosial, dan menciptakan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara tegas dan transparan. Semua pihak, mulai dari peserta kampanye, penyelenggara Pemilu, media, hingga masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan kampanye berlangsung dengan adil, jujur, dan tanpa fitnah.
Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum perceraian beda agama. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hukum dan peraturan yang berlaku atas perceraian beda agama di indonesia yaitu di dalam UU Perkawinan, UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan, (2) Pengadilan Agama tidak memiliki peran dalam penanganan perceraian beda agama karena pengadilan agama hanya untuk mereka yang beragama Islam dan permohonan perceraian pada Pengadilan Agama merupakan permohonan cerai talak, sedangkan Pengadilan Negeri memliki peran dalam menangani perceraian beda agama karena pada prinsipinya perceraian beda agama sama halnya dengan perkawinan beda agama. Rekomendasi penulisan : (1) Bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan khususnya bagi yang berbeda agama hendaknya mempertimbangkan kembali dengan matang agar tidak ada lagi perceraian yang diakibatkan perselisihan sebab kembalinya salah satu pasangan ke agama semula; (2) Bagi Pemeritah agar kembali melakukan penyempurnaan terhadap UU Perkawinan, karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama dan begitupun terhadap perceraian beda agama, dengan mengaturnya secara jelas dan tegas bahwa perkawinan beda agama di larang.
The purpose of the study was to understand and analyze how legal regulations govern smoking behavior while driving motor vehicles on the highway and the form of criminal liability for drivers who smoke on the highway. Based on the results of the study, the conclusion was obtained, namely the regulation regarding legal liability for drivers who smoke on the highway, the lack of public awareness of traffic regulations can be seen from the low level of public discipline in driving so that it is necessary to create safe, orderly, and smooth transportation services. The regulation also aims to Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019 concerning Protection of Public Safety and Interests, namely in Article 6 letter c which states that "drivers are prohibited from smoking and carrying out other activities" that interfere with concentration while driving. In addition, the form of criminal liability is the entire basis and rules adopted by a country in organizing legal order. Abstrak: Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis bagaimana regulasi hukum yang mengatur perilaku merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang merokok di jalan raya. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh Kesimpulan yaitu regulasi mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara yang merokok di jalan raya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara sehingga perlu untuk menciptakan pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan lancar. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Kepentingan Masyarakat yaitu pada Pasal 6 huruf c yang menyatakan bahwa “pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain” yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai. Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana ialah keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum.
Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan perubahan nama. Dengan memahami aspek yuridis dari perubahan nama, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas resmi yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan nama pada akta kelahiran memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik dalam aspek hukum perdata maupun administrasi. Perubahan nama dapat mempengaruhi hak dan kewajiban individu, termasuk dalam hal pengakuan identitas, status kewarganegaraan, dan hak-hak sipil lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa banyak individu yang melakukan perubahan nama karena berbagai alasan, seperti kepercayaan masyarakat bahwa nama tertentu dapat mempengaruhi kesehatan, kesalahan pengetikan pada dokumen resmi, serta kebutuhan untuk menyesuaikan nama dengan identitas baru setelah perubahan status, seperti perpindahan agama. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur perubahan nama dan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas yang sah, serta perlunya perhatian dari pihak berwenang untuk memperbaiki sistem administrasi pencatatan sipil agar lebih efisien dan akurat.