Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal DiIndonesia - Jamal, Taufik; Halim, Abdul; Nurjaya, Nurjaya (Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2021)
Abstract: This study aims to determine and analyze the status of children born from mixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Number 16 of 2019 concerning Marriage and legal protection for children born of mixed marriages who are domiciled in Indonesia. The research method is the normative method. The types and sources of data used are primary, secondary and tertiary data with data collection techniques, namely library research. The results show that children born from mixed marriages get guaranteed legal certainty according to Law Number 12 of 2006 Article 4 letters c and d concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, children from mixed marriages have dual citizenship up to 18 years of age or are married within a maximum of three years and children born in mixed marriages also get protection as children in general are contained in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The status of children in mixed marriages based on law number 1 of 1974 in conjunction with law number 16 of 2019 concerning mixed marriages has not been specifically regulated so that the government should make special regulations regarding the status of children in mixed marriages so that children do not feel the limitations of their rights As well as regarding the legal protection of children born from mixed marriages, it is only regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship. mixed marriage Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran mendapatkan jaminan kepastian hukum menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun serta Anak yang lahir perkawinan campuran juga mendapatkan perlindungan sebagaimana anak pada umumnya yang di muat dalam Undang -undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status anak dalam perkawinan campuran berdasarkan undang- undang nomer 1 tahun 1974 Jo undang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan campuran belum diatur secara khusus sehingga pemerintah harusnya membuat peraturan khusus mengenai status anak dalam perkawinan campuran agar anak tidak merasakan adanya keterbatasan akan haknya.serta mengenai perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya diatur dalam undang-undang nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang nomer 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.Dengan demikian pemerintah harusnya membuat secara khusus peraruran perlindungan anak bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran