Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Ranti, Ranti; Abbas, Ilham; Halim, Abdul (Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2021)
Abstract: This study aims to determine and analyze the legal status of the marriage of people who believe in beliefs when viewed from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to determine and analyze the position of children born from marriages of believers. This research is a research with a normative approach, where this method is a research that examines literature or document studies, using various legal materials such as legislation, court decisions, legal theory and can be in the form of opinions of scholars. The technique of collecting legal materials uses an in-depth marriage of believers according to the law. No. 1 of 1974. The results of this study indicate that marriages of believers can be said to be legal and marriages conducted before the Government Regulation No. 37 of 2007 and have not been registered must be registered with the time limit given until 2009 and meet the requirements in the form of a marriage certificate of believers. , photocopy of ID card, photo of husband and wife, and/or passport of husband and/wife for foreigners. According to Government Regulation No. 37 of 2007, the position of a child who believes in beliefs can be said to be legitimate and has a civil relationship with his parents, can also have a birth certificate or other administration like children in general. The recommendations of this research encourage the public to be wiser and not consider anyone who does not follow the six official religions recognized by the state as not believing in God, including atheists (or infidels), communists and so on. The government is responsible as stated in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to respect and protect the freedom of diversity. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum Perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan jika dilihat dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif, dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi pustaka atau dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan pendalaman studi kepustakaan dari analisis hukum terhadap Perkawinan penghayat kepercayaan menurut UU. No. 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dikatakan sah dan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktu yang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupa surat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami dan istri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing. Menurut PP No 37 Tahun 2007, kedudukan anak penghayat kepercayan dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, juga dapat memiliki akta kelahiran ataupun administrasi lainnya seperti anak pada umumnya. Rekomendasi penelitian ini mendorong agar masyarakat lebih bijak dan tidak menganggap siapapun yang tidak menganut enam agama resmi yang diakui negara artinya tidak percaya Tuhan, termasuk atheis (atau kafir), komunis dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab sebagaimana di pasal 28I ayat(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama.