Kontroversi Pemidanaan Pelaku Gangguan Jiwa Mengabaikan KUHP Lama dan Baru

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa serta mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pertimbangannya pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, keberadaan alat bukti yang sah, serta keterangan saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek nonyuridis seperti latar belakang perbuatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya memberikan perhatian yang memadai terhadap kondisi kejiwaan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Di sisi lain, kondisi tersebut seharusnya menjadi faktor penting yang dipertimbangkan secara lebih mendalam dalam proses penilaian pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan kondisi kejiwaan pelaku perlu ditempatkan secara lebih proporsional dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar hakim mengoptimalkan penggunaan keterangan ahli, khususnya dari psikiater dan psikolog, guna memberikan dasar pertimbangan yang lebih objektif dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan