Utbk Bocor: Gagal Sistem Atau Gagal Penegakan Hukum?

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pertanggungjawaban terhadap pelaku peretasan sistem elektronik dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Hasanuddin tahun 2025. Kasus ini melibatkan keterlibatan joki dan peserta ujian dalam suatu skema peretasan sistem elektronik yang bertujuan memperoleh dan memanfaatkan informasi ujian secara tidak sah, sehingga berpotensi merusak integritas serta prinsip keadilan dalam sistem seleksi nasional berbasis komputer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar serta studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban hukum dalam kasus peretasan sistem elektronik yang terjadi dalam konteks pelaksanaan seleksi nasional pendidikan tinggi, dengan menyoroti keterlibatan beberapa pelaku dalam satu rangkaian perbuatan yang terorganisasi serta mengkaji faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi penerapan pertanggungjawaban hukum dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku peretasan sistem elektronik dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa ancaman pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia serta kemampuan finansial pelaku yang menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peretasan sistem elektronik dalam pelaksanaan UTBK-SNBT tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap sistem teknologi informasi, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi. Rekomendasi dari Penelitian ini, antara lain diperlukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi serta koordinasi yang lebih intensif antara penyelenggara ujian, institusi pendidikan tinggi, dan aparat penegak hukum guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Peretasan Sistem Elektronik, Joki UTBK, Pertanggungjawaban Hukum.

Abstract: This study aims to analyze the forms of legal accountability and the factors influencing the application of legal responsibility toward perpetrators of electronic system hacking during the implementation of the Computer-Based Written Examination for the National Selection Based on Test (UTBK-SNBT) at Hasanuddin University in 2025. The case involves the participation of exam jockeys and actual test participants in an organized electronic system hacking scheme aimed at obtaining and utilizing examination information unlawfully, which potentially undermines the integrity and fairness of the national computer-based selection system. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach through interviews with investigators at the Makassar City Police Resort as well as a literature study of various legal sources and relevant academic works. The novelty of this research lies in its analysis of legal accountability in electronic system hacking within the context of national higher education entrance examinations, highlighting the involvement of multiple actors in an organized series of actions and examining non-juridical factors that influence the implementation of legal accountability in law enforcement practices. The results of the study indicate that the perpetrators of electronic system hacking are subjected to criminal liability in the form of imprisonment and monetary fines. Furthermore, the application of legal accountability is influenced by several factors, including the perpetrators’ age and financial capability, which are considered in the law enforcement process. This study concludes that electronic system hacking in the UTBK-SNBT examination not only constitutes a violation of information technology systems but also affects public trust in the higher education selection system. Therefore, strengthening information technology security systems and enhancing coordination among examination organizers, higher education institutions, and law enforcement agencies are necessary to prevent similar offenses from occurring in the future.