Ketika Regulasi Terpecah: Reformulasi Hukum Pidana untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia dalam melindungi anak dari kejahatan seksual di era digital dan merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal. Perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk-bentuk kejahatan seksual berbasis digital seperti grooming, eksploitasi seksual daring, dan penyebaran konten pornografi anak yang bersifat anonim, lintas batas, dan kompleks. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum perlindungan anak yang cukup memadai melalui UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE, dan KUHP Baru, masih terdapat kelemahan berupa disharmoni regulasi, rumusan delik yang belum adaptif terhadap teknologi, keterbatasan pertanggungjawaban platform digital, dan kendala pembuktian elektronik. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi regulasi, perumusan delik digital yang komprehensif, penguatan pertanggungjawaban korporasi, serta pendekatan pemidanaan yang integratif dan berorientasi pada pemulihan korban anak.

Abstract: This study aims to analyze the regulation of criminal law in Indonesia in protecting children from sexual crimes in the digital era and to formulate an ideal criminal law formulation policy. The development of information technology has given rise to forms of digital-based sexual crimes such as online grooming, online sexual exploitation, and the distribution of child pornographic content that is anonymous, cross-border, and complex in nature. This study employs normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results show that although Indonesia already has adequate child protection legal instruments through the Child Protection Law, the TPKS Law, the ITE Law, and the New Criminal Code, there are still weaknesses in the form of regulatory disharmony, offense formulations not yet adaptive to technological developments, limitations of digital platform accountability, and electronic evidentiary challenges. A reformulation of criminal law policy is needed through regulatory harmonization, comprehensive digital offense formulation, strengthened corporate accountability, and integrative sentencing approaches oriented toward child victim recovery.